PANDEGLANG, – Asosiasi Olahraga Pendakian Gunung Indonesia (AOPGI) Banten menyatakan keberatan terhadap rencana translokasi atau pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke Taman Nasional Alas Purwo (TNAP) apabila dilaksanakan tanpa kajian ilmiah yang menyeluruh, transparan, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sekretaris AOPGI Banten Hilman Sony Permana mengatakan, bahwa penyelamatan Badak Jawa tidak boleh direduksi menjadi sekadar agenda pemindahan satwa. Lebih dari itu, negara harus bisa memastikan habitat asli Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon benar-benar terlindungi, aman, dan mampu menjamin keberlangsungan hidup spesies yang menjadi salah satu kekayaan hayati paling penting bagi Indonesia.
“AOPGI memandang bahwa gagasan pembentukan habitat kedua (second habitat) dapat menjadi bagian dari strategi konservasi jangka panjang. Namun, strategi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengesampingkan kewajiban negara dalam membenahi dan memperkuat perlindungan habitat asli,” kata Hilman kepada wartawan, Senin (16/11/2026).
“Jangan sampai negara lebih cepat mengambil keputusan memindahkan Badak Jawa daripada menyelesaikan persoalan mendasar yang mengancam keselamatan satwa tersebut di habitat aslinya. Sebelum berbicara tentang rumah baru, pastikan terlebih dahulu rumah terakhirnya benar-benar aman,” sambungnya.
*Perlindungan Habitat harus Menjadi Prioritas Utama*
Hilman menilai, terdapat sejumlah aspek mendasar yang harus menjadi prioritas pemerintah dalam upaya penyelamatan Badak Jawa, diantaranya yaitu penguatan pengamanan kawasan dari ancaman perburuan liar, pemasangan jerat, dan aktivitas ilegal, pemulihan ekosistem serta pengelolaan vegetasi yang memengaruhi ketersediaan pakan dan kualitas habitat.
Kemudian, pengamanan ruang hidup, wilayah jelajah, dan kawasan reproduksi Badak Jawa. Peningkatan patroli darat dan laut serta pengawasan akses masuk kawasan. Penguatan sistem pemantauan populasi, kesehatan, dan perkembangan reproduksi satwa secara berkelanjutan.
Menurut Hilman, keberadaan habitat yang aman bukan sekadar persoalan luas kawasan, melainkan menyangkut kualitas ekosistem, ketersediaan pakan, keamanan satwa, dan minimnya gangguan manusia.
“Oleh karena itu, pemerintah harus memperketat pengendalian aktivitas manusia di zona inti habitat Badak Jawa. Kegiatan wisata, pendakian, penjelajahan, perkemahan, eksploitasi sumber daya, maupun aktivitas komersial lainnya harus dibatasi atau dihentikan pada wilayah yang berpotensi mengganggu kehidupan satwa,” ungkapnya.
Hilman juga menyampaikan, pengawasan tersebut harus dilaksanakan melalui patroli terpadu, pemantauan berbasis teknologi, pengendalian jalur masuk darat dan laut, serta penegakan hukum yang konsisten.
*Translokasi Bukan Keputusan Sederhana*
Hilman menegaskan, bahwa translokasi satwa langka dengan populasi yang sangat terbatas merupakan tindakan berisiko tinggi dan tidak boleh diperlakukan sebagai solusi administratif semata.
Setiap tahapan, mulai dari penangkapan, pembiusan, pemeriksaan kesehatan, pengangkutan, hingga proses adaptasi di habitat baru, memiliki potensi risiko terhadap keselamatan individu satwa.
“Oleh sebab itu, sebelum kebijakan translokasi diputuskan, pemerintah wajib memastikan kelayakan ekologis dan daya dukung habitat tujuan. Ketersediaan pakan dan kesesuaian karakteristik lingkungan. Keamanan kawasan dari ancaman perburuan dan gangguan manusia. Kesiapan teknis, kesehatan, dan kemampuan adaptasi satwa. Analisis risiko terhadap populasi asal maupun populasi di habitat tujuan. Ketersediaan sistem pemantauan dan perlindungan jangka panjang,” tegasnya.
“Seluruh hasil kajian tersebut harus dibuka kepada publik dan melibatkan akademisi, pakar konservasi, dokter hewan satwa liar, lembaga penelitian, serta organisasi masyarakat sipil yang independen. Jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan untuk menyelamatkan spesies justru menimbulkan risiko baru akibat keputusan yang tidak didasarkan pada kehati-hatian ilmiah,” sambungnya.
*Masyarakat Lokal Harus Menjadi Bagian dari Perlindungan*
Perlindungan kawasan konservasi tidak hanya mengandalkan pendekatan pengamanan secara struktural. Lebih dari itu, Masyarakat desa penyangga harus ditempatkan sebagai mitra strategis dalam menjaga keberlangsungan ekosistem.
“Pemerintah perlu memperkuat edukasi konservasi, pemberdayaan ekonomi alternatif, pengawasan partisipatif, dan pelibatan masyarakat dalam kegiatan perlindungan kawasan. Karena keberhasilan konservasi harus berjalan beriringan dengan keberlanjutan kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan,” ujarnya.
*Tanggung Jawab Negara dan Kepatuhan Hukum*
Sementara itu, Kepala Badan Hukum AOPGI Banten, Ikhwan Juliana menerangkan, dari perspektif hukum, perlindungan Badak Jawa beserta habitatnya merupakan tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.
“Setiap kebijakan yang menyangkut pemindahan satwa dilindungi harus memenuhi ketentuan hukum, persyaratan teknis konservasi, pertimbangan ilmiah, serta prinsip keselamatan dan kesejahteraan satwa. Transparansi merupakan bagian penting dari akuntabilitas kebijakan konservasi. Publik berhak mengetahui dasar pertimbangan, hasil kajian, analisis risiko, dan mekanisme pengawasan terhadap setiap keputusan strategis yang menyangkut masa depan Badak Jawa,” terangnya.
*Pernyataan Sikap dan Tuntutan AOPGI Banten*
Berdasarkan pertimbangan ekologis, ilmiah, dan hukum tersebut, AOPGI Banten menyampaikan sikap dan tuntutan sebagai berikut, menolak translokasi Badak Jawa yang dilakukan secara terburu-buru, tanpa kajian ilmiah komprehensif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mendesak pemerintah memprioritaskan perlindungan habitat asli di Taman Nasional Ujung Kulon, melalui pemulihan ekosistem dan penguatan sistem pengamanan kawasan.Mendesak pengetatan akses manusia ke zona inti habitat, termasuk pembatasan aktivitas wisata, pendakian, penjelajahan, perkemahan, dan kegiatan lain yang berpotensi mengganggu satwa.
Kemudian, mendesak penguatan patroli, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap perburuan liar, pemasangan jerat, perusakan habitat, serta seluruh aktivitas ilegal di kawasan konservasi. Menuntut keterbukaan seluruh kajian kelayakan habitat kedua, dengan melibatkan pakar independen, akademisi, lembaga konservasi, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat lokal. Mendorong pemberdayaan masyarakat desa penyangga sebagai bagian integral dari sistem perlindungan dan pengawasan kawasan konservasi.
Lebih lanjut Ikhwan mengajak kepada seluruh elemen baik itu pemerintah, akademisi, organisasi konservasi, pemerhati lingkungan, dan masyarakat lokal untuk bersama-sama mengawal kebijakan penyelamatan Badak Jawa secara kritis, objektif, dan bertanggung jawab.
“Selamatkan Badak Jawa, lindungi habitatnya. Jangan terburu-buru memindahkan, lebih baik perkuat perlindungannya,” tandasnya. (Aldo Marantika)


