PANDEGLANG – Dewan Pengurus Cabang Angkatan Muda Indonesia Raya (DPC AMIRA) Kabupaten Pandeglang kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid II di depan Kantor Bupati Pandeglang, Jumat (20/11/2026).
Dalam aksi tersebut, AMIRA melontarkan kritik keras terhadap kebijakan penganggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang. Mereka menilai besarnya anggaran perjalanan dinas dan tunjangan pejabat tidak sebanding dengan alokasi anggaran perbaikan infrastruktur, khususnya jalan yang hingga kini masih banyak mengalami kerusakan.
Ketua DPC AMIRA Pandeglang, Rohikmat, menyebut alokasi anggaran infrastruktur pada 2026 berdasarkan informasi yang mereka peroleh masih kurang dari 15 persen. Kondisi tersebut dinilai memprihatinkan jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan dan perbaikan jalan.
“Anggaran untuk perjalanan dinas dan tunjangan pejabat tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat, terutama untuk perbaikan jalan-jalan yang rusak. Kami membaca sesuai Undang-Undang HKPD, anggaran untuk infrastruktur itu harus 40 persen. Kenyataannya di Pandeglang kurang dari 15 persen. Jelas ini tidak adil dan seolah-olah menganaktirikan rakyat,” tegas Rohikmat.
Menurutnya, persoalan infrastruktur di Pandeglang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah. Ia menyebut terdapat sekitar 196,405 kilometer jalan dalam kondisi rusak yang membutuhkan penanganan segera. Sementara itu, panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang mencapai 492,313 kilometer.
Rohikmat mencontohkan sejumlah ruas jalan di wilayah Pandeglang Selatan, Kecamatan Patia, Cikeusik, hingga jalur Bojongcanar menuju pusat pemerintahan Kecamatan Cikedal yang disebutnya mengalami kerusakan parah.
“Jalan-jalan di Pandeglang Selatan dan wilayah Kecamatan Patia penuh lubang. Belum lagi jalan desa dan jalan di wilayah Cikeusik yang tidak mendapatkan perhatian serius. Paling miris, jalan dari Bojongcanar menuju pusat pemerintahan Kecamatan Cikedal sangat hancur parah. Ini jelas tidak adil,” ungkapnya.
Ia juga menyayangkan alasan keterbatasan anggaran yang kerap disampaikan pemerintah ketika masyarakat mengeluhkan kerusakan jalan. Bahkan, menurutnya, sejumlah warga terpaksa berinisiatif melakukan perbaikan secara swadaya.
Di sisi lain, AMIRA mempertanyakan besarnya anggaran perjalanan dinas pejabat dan wakil rakyat yang dinilai belum terlihat manfaatnya secara langsung bagi masyarakat.
“Ketika masyarakat mengeluhkan jalan rusak, para wakil rakyat justru menggunakan puluhan miliar untuk perjalanan dinas yang belum tentu memberikan dampak nyata bagi Pandeglang. Apalagi untuk acara-acara seremonial. Ini sangat tidak manusiawi ketika masyarakat harus menikmati infrastruktur yang hancur,” ujarnya.
Rohikmat menegaskan, pihaknya tidak mempersoalkan perjalanan dinas apabila kegiatan tersebut benar-benar memberikan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat. Namun, ia meminta pemerintah membuka transparansi terkait penggunaan anggaran tersebut.
AMIRA Desak Bupati Mundur
Sementara itu, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Marsuni, menyebut berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, alokasi anggaran perbaikan jalan di Kabupaten Pandeglang pada 2026 mengalami penurunan signifikan.
Ia menilai pemerintah daerah seharusnya memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Tahun ini anggaran untuk infrastruktur kurang dari 15 persen, yang seharusnya 40 persen. Ini jelas Bupati Pandeglang Hj. Rd. Dewi Setiani menganaktirikan rakyat Pandeglang. Pejabatnya jalan-jalan dan mendapatkan tunjangan, rakyatnya menikmati jalan yang ancur. Kami menuntut Bupati Pandeglang mundur karena kami anggap gagal membawa Pandeglang lebih baik,” tandas Marsuni.
Tak hanya menyampaikan kritik, AMIRA juga memastikan akan kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid III dan aksi lanjutan apabila tuntutan mereka tidak mendapatkan respons serius dari pemerintah daerah.
Mereka mendesak Pemkab Pandeglang memangkas anggaran perjalanan dinas dan tunjangan pejabat untuk kemudian mengoptimalkan belanja pembangunan infrastruktur.
Empat Tuntutan AMIRA
Dalam aksi unjuk rasa jilid II tersebut, DPC AMIRA Pandeglang menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah daerah.
Pertama, Pemkab Pandeglang diminta memenuhi porsi belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
Kedua, pemerintah daerah diminta mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40 persen dari total belanja APBD setelah memperhitungkan pengecualian belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah maupun desa sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Ketiga, anggaran infrastruktur harus diarahkan untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan.
Keempat, AMIRA mendesak agar ketentuan alokasi belanja infrastruktur tersebut benar-benar diterapkan dan direalisasikan sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.
AMIRA berharap pemerintah daerah maupun DPRD Pandeglang tidak mengabaikan aspirasi tersebut. Mereka menegaskan akan kembali turun ke jalan pada pekan depan dengan tuntutan serupa.
“Insyaallah minggu depan kami akan melakukan aksi unjuk rasa kembali dengan tuntutan yang sama, agar rakyat Pandeglang tidak dianaktirikan oleh DPRD dan Pemda Pandeglang,” pungkasnya.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau tanggapan dari pihak Pemkab Pandeglang terkait kritik dan tuntutan yang disampaikan DPC AMIRA tersebut. (Aldo)


