PANDEGLANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang mencatat telah menangani sebanyak 222 perkara tindak pidana umum (Pidum) sepanjang periode 1 Januari hingga 20 November 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 206 perkara telah memasuki tahap penuntutan dan 201 perkara di antaranya telah dieksekusi.
Capaian tersebut disampaikan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Pandeglang, Arminto Putra Pratama, saat memaparkan perkembangan penanganan perkara di lingkungan Kejari Pandeglang, Jumat (20/11/2026).
Arminto menjelaskan, berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 222 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterima pihaknya selama periode tersebut.
“Dari 222 SPDP yang masuk, seluruhnya sudah kita tangani dalam tahap pra-penuntutan. Kemudian 206 perkara sudah masuk tahap penuntutan, dan 201 perkara sudah dieksekusi,” kata Arminto kepada wartawan.
Ia memaparkan, secara keseluruhan terdapat sejumlah tahapan dalam proses penanganan perkara pidana umum. Di antaranya, 222 perkara telah diterbitkan P-16, sebanyak 211 perkara masuk tahap I, 65 perkara berstatus P-18, dan 61 perkara berstatus P-19.
Sementara itu, perkara yang telah dinyatakan lengkap atau P-21 mencapai 186 perkara. Kemudian, sebanyak 206 perkara telah memasuki tahap II, 198 perkara berstatus P-29 dan P-31, serta 201 perkara telah mencapai tahapan P-48 dan BA-17.
Selain penanganan perkara melalui proses hukum biasa, Kejari Pandeglang juga berhasil menyelesaikan satu perkara melalui mekanisme Restorative Justice (RJ).
Arminto mengatakan, pendekatan keadilan restoratif diterapkan terhadap perkara yang memenuhi persyaratan formil dan materiil, dengan mengedepankan pemulihan keadaan serta kesepakatan damai antara korban dan pelaku.
“Restorative Justice menjadi salah satu pendekatan yang kita dorong, selama memenuhi syarat formil dan materiil, serta ada kesepakatan damai. Ini bentuk keadilan yang humanis,” ungkapnya.
Dua Perkara Jadi Perhatian Publik
Dalam pemaparan tersebut, Arminto juga mengungkapkan terdapat dua perkara yang menjadi perhatian masyarakat sepanjang 2026.
Pertama, perkara atas nama H. Didin Karnadi bin Alm. Casmadi, yang disangkakan melanggar Pasal 591 juncto Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 406-407 juncto Pasal 351 KUHP.
Kedua, perkara atas nama Suherman bin Alm. Sanusi, yang disangkakan melanggar Pasal 473 ayat (2) juncto Pasal 415 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Arminto menegaskan, Kejari Pandeglang akan terus meningkatkan kualitas penanganan perkara dengan mengedepankan profesionalitas, integritas, serta pendekatan yang humanis.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja, terutama dalam penuntutan dan eksekusi, agar kepastian hukum bagi masyarakat benar-benar terwujud,” tandasnya.
Ia juga memastikan setiap perkara ditangani secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan capaian tersebut, Kejari Pandeglang berharap penegakan hukum di Kabupaten Pandeglang semakin optimal sekaligus mampu memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.
(Aldo Marantika)


