SERANG, – Kunjungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Gedung Negara Provinsi Banten menjadi sinyal kuat penguatan sektor keuangan daerah. Gubernur Banten Andra Soni secara langsung menerima Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi, Senin (19/1/2026), dalam pertemuan strategis yang membahas masa depan Bank Banten dan literasi keuangan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Andra Soni menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Banten untuk mendorong Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten) tumbuh menjadi bank yang tidak hanya memiliki identitas daerah, tetapi juga produktif, sehat, dan berdaya saing.
“Bank Banten saat ini tumbuh sesuai harapan. Kami ingin bank ini bertransformasi dari sekadar identitas menjadi institusi yang produktif dan berkualitas. Untuk itu, pendampingan dan pengawasan OJK sangat kami harapkan,” tegas Andra Soni.
Aset Bank Banten Tembus Rp10 Triliun, Laba Positif
Kabar menggembirakan disampaikan Kepala OJK Provinsi Banten, Adi. Ia mengungkapkan bahwa kinerja Bank Banten menunjukkan tren positif signifikan. Aset bank melonjak dari Rp7,551 triliun menjadi Rp10,022 triliun atau naik sebesar Rp2,471 triliun (32,7 persen).
Tak hanya itu, Bank Banten juga telah membukukan laba sebesar Rp1,3 miliar. OJK optimistis kinerja tersebut akan semakin kuat, terutama dengan peluang masuknya tiga Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kabupaten/kota ke Bank Banten.
Ekonomi Banten Moncer, Investasi Tembus Rp130 Triliun
Sejalan dengan penguatan sektor perbankan, Gubernur Andra Soni memaparkan bahwa perekonomian Banten sepanjang 2025 berada di jalur positif. Inflasi terkendali, sementara realisasi investasi justru melesat melampaui target hingga mencapai Rp130,2 triliun.
Capaian ini menempatkan Provinsi Banten di posisi empat besar nasional sebagai daerah tujuan investasi, memperkuat perannya sebagai salah satu motor ekonomi nasional.
Infrastruktur Desa hingga Sekolah Gratis Jadi Penopang
Gubernur juga menyoroti program prioritas daerah, salah satunya Bangun Jalan Desa Sejahtera. Sepanjang 2025, Pemprov Banten telah membangun jalan desa di 61 titik, satu jembatan, serta jalan lingkungan sepanjang 440 kilometer.
“Jalan bukan sekadar infrastruktur, tapi akses kehidupan. Ketika jalan terbuka, ekonomi warga ikut bergerak,” ujarnya.
Di sektor pendidikan, program Sekolah Gratis yang menggandeng 801 sekolah swasta dinilai berhasil meringankan beban ekonomi keluarga sekaligus menghidupkan kembali sekolah swasta dengan jumlah murid yang ideal.
Untuk mendukung program nasional, Pemprov Banten juga mengimplementasikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar 3,5 juta penerima manfaat melalui 1.172 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Program ini melibatkan Koperasi Merah Putih guna menggerakkan ekonomi kerakyatan.
Anggota Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengapresiasi langkah-langkah Pemprov Banten dan menyebut pertemuan tersebut sangat produktif. Ia menegaskan komitmen OJK memperkuat kolaborasi literasi keuangan hingga ke desa dan pondok pesantren.
“Kami ingin kesejahteraan masyarakat meningkat dan pinjaman ilegal diberantas. Sinergi ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” pungkas Friderica.
Pertemuan ini menandai babak baru sinergi Pemprov Banten dan OJK dalam memperkuat sektor keuangan, pembangunan daerah, serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Gus)
