SERANG —Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, Fahmi Hakim mengatakan, langkah Gubernur Banten dalam upaya penanganan pandemi virus corona atau covid-19 di Provinsi Banten menunjukkan ketidak jelasan.
Pasalnya, ketidak jelasan tersebut terlihat pada pemberian bantuan keuangan (Bankeu) yang bersifat khusus kepada Kabupaten/Kota se-Banten tahun anggaran 2020 untuk penanganan covid-19, yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Banten nomor 978/Kep.135-Huk/2020.
“Gubernur Banten makin ga jelas, padahal penanganan covid-19 sudah ada anggaranya di masing-masing daerah, kenapa Bankeu Kabupaten/Kota dialokasikan untuk itu,” ucap Fahmi Hakim dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (15/04/2020).
Selain itu, dijelaskan Fahmi nilai yang diberikan tidak mengalami perubahan seperti tertuang dalam Keputusan Gubernur, untuk total anggaran Bankeu senilai Rp. 440 miliar. Dengan rincian Kabupaten Serang Rp 80 miliar, Kabupaten Lebak Rp 65 miliar, Kabupaten Tangerang Rp 60 miliar, Kabupaten Pandeglang Rp 55 miliar. Kemudian Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang masing-masing mendapat Rp 45 miliar.
“Jika memang dikhususkan untuk penanganan covid-19, Gubernur seharusnya mengalokasikan anggaran berdasarkan peta sebaran covid-19 di Provinsi Banten, di sana terlihat jelas mana Kabupaten/Kota yang seharusnya mendapatkan Bankeu yang lebih besar dan juga disesuaikan dengan kondisi wilayah,” ungkap Fahmi.
Kemudian, kata Fahmi ada upaya disorientasi dalam mengambil kebijakan covid-19. Padahal, diakuinya kondisi saat ini dengan masifnya penyebaran covid-19 sudah mulai mengkhawatirkan, kendati demikian menurutnya DPRD Banten telah memberikan masukan kepada Gubernur, tapi masukan tersebut tidak pernah digubris.
“Kebijakan Gubernur bahkan lebih kental nuansa kepentingan politiknya dibanding upaya untuk masyarakat dan membatasi penyebaran virus agar tidak semakin meluas,”tegasnya.
“Sekarang memang belum terlihat nyata cara pencegahan dan penanganannya seperti apa keberlanjutanya, dari segi pencegahan Pemprov masih sangat lemah,” tambahnya.
Dirinya juha menyingung terkait pengaruh langsung kondisi ekonomi yang mulai mengkhawatirkan ditengah mewabahnya pandemi covid-19.
“Dampak ekonominya kan sangat besar, perusahaan banyak yang mem-PHK karyawan, UMKM sepi, buruh harian banyak yang menahan lapar karena tidak punya penghasilan, lalu apa solusi Pemprov untuk masalah seperti ini?, kan belum ada,” jelasnya.
Terkahir, Fahmi berharap agar pola penanganan covid-19 di Banten diubah, kemudian Pemprov harus bisa meningkatkan koordinasi dengan Kabupaten/Kota se-Banten.
“Kalau sampai minim koordinasi, saya yakin penanganan covid-19 akan lamban dan pasti terjadi tumpang tindih kebijakan,” tutupnya. (Jen/red)
