PANDEGLANG — Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 menjadi refleksi serius bagi dunia pendidikan, khususnya di Kabupaten Pandeglang. Ketua KOPRI STISIP Banten Raya, Resa Andriani, menyoroti tingginya angka anak putus sekolah yang mencapai lebih dari 42.415 anak, serta masih rendahnya kesejahteraan guru.
Menurut Resa, angka tersebut menunjukkan bahwa akses pendidikan yang merata dan berkeadilan masih jauh dari harapan. Ia menilai persoalan putus sekolah tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga, tetapi juga lemahnya intervensi pemerintah daerah dalam memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan yang layak.
“Hardiknas seharusnya tidak hanya menjadi seremoni tahunan. Fakta bahwa puluhan ribu anak di Pandeglang tidak lagi mengenyam pendidikan adalah alarm keras bagi pemerintah,” tegas Resa dalam keterangannya.
Selain itu, Resa juga menyoroti kondisi guru, khususnya tenaga honorer, yang dinilai masih jauh dari kata sejahtera. Banyak guru menerima penghasilan di bawah standar kelayakan, padahal mereka memegang peran penting dalam mencerdaskan generasi bangsa.
Ia menambahkan, rendahnya kesejahteraan guru turut berdampak pada kualitas pendidikan secara keseluruhan. “Bagaimana kita bisa menuntut kualitas pendidikan yang baik jika kesejahteraan gurunya masih terabaikan?” ujarnya.
KOPRI STISIP Banten Raya pun mendesak Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk segera mengambil langkah konkret, di antaranya memperkuat program penanganan anak putus sekolah melalui bantuan pendidikan dan pendampingan keluarga, meningkatkan anggaran pendidikan yang tepat sasaran, serta memperhatikan kesejahteraan guru, khususnya honorer, melalui kebijakan yang berpihak dan berkelanjutan.
Resa menegaskan, momentum Hardiknas harus menjadi titik balik dalam memperbaiki sistem pendidikan di daerah, bukan sekadar peringatan simbolik tanpa perubahan nyata.
“Kami berharap pemerintah hadir dengan solusi, bukan hanya janji. Pendidikan adalah hak dasar, bukan privilese,” tutupnya.
