PANDEGLANG, — Audiensi yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Pandeglang yang membahas pelaksanaan Job Fair dan persoalan ketenagakerjaan berlangsung dinamis.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) serta perwakilan perusahaan peserta Job Fair.
Dalam audiensi tersebut, HMI Cabang Pandeglang menyoroti pelaksanaan Job Fair yang dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.
HMI mempertanyakan transparansi data hasil Job Fair, mekanisme rekrutmen oleh perusahaan, serta tindak lanjut pasca kegiatan yang dinilai belum jelas dan tidak terukur.
Selain itu, HMI menekankan bahwa tingginya angka pengangguran di Kabupaten Pandeglang mencerminkan lemahnya kebijakan serta pengawasan di sektor ketenagakerjaan.
Oleh karena itu, HMI mendorong Komisi IV DPRD Kabupaten Pandeglang agar menjalankan fungsi pengawasan secara optimal terhadap kinerja Disnakertrans dan pihak-pihak terkait.
Disela pembahasan audiensi, HMI Cabang Pandeglang secara tegas menyampaikan tuntutan pencabutan jabatan Kepala Disnakertrans Pandeglang.
Tuntutan tersebut didasarkan pada penilaian bahwa Kepala Disnakertrans dinilai gagal menjalankan amanat konstitusi serta Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam menjamin hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Ketegangan muncul ketika Moh. Kabir selaku Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang memberikan respons atas tuntutan tersebut.
Dalam forum audiensi resmi, Moh. Kabir menyampaikan pernyataan bahwa dirinya bersyukur apabila tuntutan pencopotan jabatan tersebut diindahkan.
Pernyataan tersebut memicu reaksi dari HMI Cabang Pandeglang. HMI menilai pernyataan tersebut tidak mencerminkan etika seorang pejabat publik, mengabaikan substansi kritik yang disampaikan, serta menunjukkan kurangnya sensitivitas terhadap kondisi masyarakat pencari kerja di Kabupaten Pandeglang.
Sebagai langkah konkret, HMI Cabang Pandeglang juga menuntut DPRD Kabupaten Pandeglang untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pengangguran.
Pansus tersebut dinilai penting untuk mengkaji secara komprehensif persoalan pengangguran, mengevaluasi kebijakan ketenagakerjaan, serta memastikan adanya rekomendasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
HMI Cabang Pandeglang menegaskan bahwa audiensi ini merupakan bagian dari kontrol sosial mahasiswa terhadap kebijakan publik. HMI mendesak DPRD Kabupaten Pandeglang dan Bupati Pandeglang agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Disnakertrans serta mengambil langkah serius dalam penanganan pengangguran.
HMI juga menyatakan komitmennya untuk terus mengawal isu ketenagakerjaan hingga terwujud kebijakan yang adil dan berpihak kepada masyarakat Pandeglang. ***
