SERANG, — Rencana kunjungan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, ke Provinsi Banten mendapat beragam respons dari masyarakat. Di tengah munculnya kelompok yang menyatakan penolakan, Ketua Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) PWNU Banten, Dr. KH. Ahmad Yury Alam (Gus Yury), mengajak seluruh pihak untuk tetap menjaga suasana kondusif dan persaudaraan.
Gus Yury menyampaikan pandangan tersebut saat ditemui awak media di sela-sela silaturahmi bersama para pengasuh pondok pesantren se-Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, di Pondok Pesantren Assanusiayah, Selasa (8/9/2026).
Menurutnya, adanya perbedaan sikap di tengah masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Aspirasi, kritik maupun penolakan tetap merupakan hak masyarakat selama disampaikan dengan cara yang tertib dan bertanggung jawab.
“Perbedaan pandangan itu hal yang biasa dalam demokrasi. Saya menghormati masyarakat yang memiliki pandangan berbeda, termasuk yang menyampaikan penolakan terhadap rencana kunjungan Jokowi,” ujar Gus Yury.
Namun demikian, ia mengingatkan agar perbedaan tersebut tidak berkembang menjadi tindakan yang dapat mengganggu kerukunan dan ketenteraman masyarakat Banten.
Gus Yury menilai karakter masyarakat Banten yang dikenal religius dan kuat memegang nilai-nilai agama, adat serta persaudaraan harus menjadi pijakan dalam menyikapi setiap persoalan, termasuk kedatangan seorang tokoh nasional.
“Banten punya tradisi menerima tamu dengan baik. Siapa pun yang datang ke Banten, tentu harus kita sambut dengan sikap yang baik, santun dan penuh persaudaraan,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa Joko Widodo datang dalam kapasitas sebagai mantan Presiden Republik Indonesia yang pernah memimpin bangsa selama dua periode. Karena itu, menurutnya, penghormatan terhadap posisi dan jasa seorang mantan kepala negara merupakan bagian dari etika kehidupan berbangsa.
Di sisi lain, Gus Yury menyebut terdapat sejumlah kebijakan pada era pemerintahan Jokowi yang memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan pesantren dan santri. Salah satu yang ia soroti adalah ditetapkannya Hari Santri Nasional.
“Ketika beliau menjadi Presiden, salah satu kebijakan yang penting bagi kalangan pesantren adalah penetapan Hari Santri Nasional. Bagi kami, itu merupakan bagian dari sejarah yang tentu patut diapresiasi,” ungkapnya.
Meski memberikan apresiasi, Gus Yury menegaskan bahwa penghormatan tidak boleh dimaknai sebagai larangan untuk berbeda pendapat. Menurutnya, masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik dan aspirasi terhadap siapa pun, termasuk terhadap mantan presiden.
“Yang kita jaga adalah cara menyampaikannya. Berbeda pendapat boleh, kritik boleh, aspirasi juga boleh. Tetapi jangan sampai perbedaan itu merusak persaudaraan dan keamanan,” tegasnya.
Ia berharap seluruh elemen masyarakat Banten dapat menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi dengan mengedepankan dialog, kesantunan dan sikap saling menghormati.
“Jangan sampai perbedaan pandangan membuat kita kehilangan persaudaraan. Mari kita jaga keamanan, etika, nama baik Banten, serta nilai-nilai agama dan budaya yang selama ini menjadi karakter masyarakat Banten,” pungkas Gus Yury.
