SERANG – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten dan BPK Perwakilan Banten jalin Koordinasi dan Komunikasi.
Dalam rangka mendorong pelayanan publik semakin baik melalui jaringan kerja yang efektif dengan instansi dan lembaga.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Ombudsman Banten, Dedy Irsan mengatakan bahwa kegiatan koordinasi bertujuan agar pengawasan pelayanan publik berjalan lebih baik dan efektif. Termasuk diantaranya dalam proses penyelesaian laporan masyarakat.
“Kunjungan ini kami lakukan dengan maksud untuk menjalin koordinasi dan komunikasi dengan BPK RI Perwakilan Provinisi Banten” Ujar Dedy kepada awak media, Rabu (24/2).
Selain itu, dikatakan Dedy, bahwa tugas dan fungsi dari Ombudsman RI dan BPK RI saling berkaitan sehinga perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama lebih lanjut. Kemudian Dedy juga menyampaikan bahwa hingga saat ini, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten belum menerima laporan masyarakat terkait pelayanan di BPK Perwakilan Provinsi Banten.
“hingga saat ini Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten belum menerima laporan masyarakat terkait pelayanan yang diberikan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, kami berharap dengan tidak ada laporan yang masuk ke kami berbanding lurus dengan pelayanan yang telah diberikan atau dalam arti BPK RI Perwakilan Provinsi Banten telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan pengguna layanan,” Ungkapnya.
Senada Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Banten, Arman Syifa, menyambut terbuka kunjungan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten dan tim.
Menurutnya, Ombudsman adalah mitra sinergis BPK RI Perwakilan Banten dalam pembenahan pelayanan publik pada kantor-BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, Masukan dan saran Ombudsman dipandang penting untuk memperkuat upaya meningkatkan kualitas layanan publik.
Dalam pertemuan tersebut juga Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten dan BPK RI Provinsi Banten membahas isu-isu strategis yang terjadi di wilayah Provinsi Banten, seperti masalah pelayanan publik dan kinerja pemda dan juga Dana Bagi Hasil (DBH) pemda yang sampai saat ini masih perlu pembahasan yang lebih detail untuk melihat kondisi sebenarnya terkait DBH tersebut, serta saling berdiskusi dan bertukar fikiran dan informasi untuk kerja-kerja selanjutnya.
Kemudian, Amran juga menyampaikan bahwa koordinasi komunikasi antara Ombudsman RI dengan BPK Perwakilan Banten harus lebih dikedepankan lagi, mengingat bahwa banyak informasi yang dibutuhkan oleh BPK dalam menjalankan tugas yang mungkin dapat berasal dari Ombudsman Banten.
“Tidak menutup kemungkinan BPK Perwakilan Banten membutuhkan informasi-informasi dari Ombudsman Banten untuk menjalankan tugas-tugas kami, sehingga koordinasi dan komunikasi seperti ini harus sering kita lakukan,” tutupnya (jen/red)
