ASN Pemprov Banten Kepergok Main di Tempat Hiburan Malam, Ini Kata Gubernur WH

SERANG – Bredar salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja dilingkungan pemerintah Provinsi Banten diduga main malam disalah satu tempat hiburan malam di Kota Serang. Hal itu terungkap usai Satgas Covid-19 Kota Serang terdiri Polres Serang Kota, Polda Banten, dan Kodim 0602 menggelar razia yustisi penegakan protokol kesehatan disejumlah tempat hiburan malam yang tersebar di wilayah hukum Polres Serang Kota, pada Rabu (30/12/2020) dinihari.

“Iya betul, tadi anggota saya melaksanakan pemeriksaan. Dan ditemukan ada dua oknum ASN di Provinsi Banten. Kemudian sudah dicatat oleh petugas Satpol PP untuk selanjutnya akan dikoordinasikan dengan kepala OPD-nya,” kata Kabagops Polres Serang Kota AKP Yudha Hermawan, seperti dilansir dari Suarabanten.id, Rabu 30 Desember 2020.

Merespon perbuatan ASN itu, Gubernur Banten, Wahidin Halim, alias WH mengecam aksi kedua ASN yang dinilai telah melanggar UU Protokol Kesehatan dan intruksi Gubernur prihal seruan untuk tinggal dirumah selama hari raya Natal dan Tahun Baru 2020.

“Seruan saya (ASN,red) tidak boleh keluar daerah, tidak boleh melakukan perayaan, mereka (ASN,red) konsisten sebagai abdi negara, Kalau ternyata terbukti ASN (main malam,red) akan kita proses dan akan saya berikan sanksi,” ujar Gubernur Banten, Wahidin Halim kepada awak media.

Selain itu, WH mengimbau kepada seluruh warga untuk tidak segan-segan melaporkan apabila ada ASN yang merayakan tahun baru baik keluar daerah maupun perayaan ditempat hiburan malam.

“Kalau ada oknum pemerintah provinsi nanti laporkan, Tolong sampaikan saja lewat WA siapa orangnya,” katanya.

WH menegaskan, ASN yang sengaja melakukan aksi main malam disertai nimum-minuman terlarang ditempat hiburan akan dikenakan sanksi berlipat selain kena UU Protokol Kesehatan pun UU kepegawaian.

“Dari sisi undang-undang sudah jelas, kalau melakukan kerumunan sebagai penyelenggara maupun abdi negara tentunya UU sudah mengaturnya,” ungkapnya.

“Dari sisi disiplin pegawai tentu kami akan melihat ketentuan UU yang mengatur kepegawaian,” paparnya, (jen/red)