JAKARTA – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus menunjukkan perannya sebagai pilar utama dalam membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Memasuki lebih dari satu dekade penyelenggaraan, BPJS Kesehatan mencatat jumlah peserta JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62 persen dari total penduduk Indonesia hingga akhir 2025.
Capaian tersebut dipaparkan Direktur Utama Prihati Pujowaskito dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025, Kamis (2/7/2026).
Menurut Prihati, Program JKN tidak hanya menjamin pembiayaan layanan kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi investasi besar dalam menciptakan SDM Indonesia yang unggul.
“Ketika masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa terbebani biaya yang besar, mereka dapat terus berkarya, meningkatkan produktivitas, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa,” ujarnya.
Sepanjang tahun 2025, Program JKN mencatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan, atau rata-rata 1,9 juta layanan setiap hari. Tingginya angka tersebut menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN yang terus meningkat.
Untuk mempermudah layanan, BPJS Kesehatan juga terus memperkuat transformasi digital melalui aplikasi Mobile JKN, layanan administrasi via WhatsApp PANDAWA, serta Care Center 165. Saat ini, jaringan layanan JKN didukung 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 rumah sakit rujukan, dan 6.190 fasilitas kesehatan penunjang yang tersebar di seluruh Indonesia.
Di sisi keuangan, Program JKN juga menunjukkan kondisi yang sehat. Hingga akhir 2025, Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan memiliki aset bersih sebesar Rp30,04 triliun, dengan hasil investasi mencapai Rp3,94 triliun.
Tak hanya itu, BPJS Kesehatan kembali meraih opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) untuk ke-12 kali berturut-turut atas laporan keuangannya. Capaian tersebut memperkuat komitmen lembaga dalam menerapkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional.
Program JKN juga memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, JKN berkontribusi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp129 triliun, menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja, serta menyelamatkan 8,1 juta penduduk dari kemiskinan dan melindungi sekitar 16 juta penduduk dari risiko jatuh miskin akibat biaya kesehatan.
Meski demikian, BPJS Kesehatan mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan program. Sepanjang 2025, biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp191,3 triliun, dengan sekitar 26,42 persen digunakan untuk pembiayaan penyakit katastropik yang sebagian besar sebenarnya dapat dicegah melalui pola hidup sehat dan deteksi dini.
Karena itu, BPJS Kesehatan akan terus memperkuat upaya promotif dan preventif, meningkatkan kualitas layanan, mengoptimalkan kepatuhan pembayaran iuran, serta memperkuat pengendalian biaya agar Program JKN tetap berkelanjutan.
Ketua Dewan Pengawas Stevanus Adrianto Passat menegaskan bahwa BPJS Kesehatan akan terus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam mengelola dana publik.
Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai Program JKN telah menunjukkan kemajuan signifikan, baik dari sisi kualitas layanan, perluasan akses, maupun penguatan tata kelola.
Senada, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, menyebut pembiayaan JKN bukan sekadar biaya, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun masyarakat yang sehat, produktif, dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
