DPRD Provinsi Banten menggelar Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Perubahan APBD Banten Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRD Banten, 18 September 2026.
Dalam pembahasan tersebut, pendapatan daerah Banten yang semula diproyeksikan Rp10,083 triliun dievaluasi menjadi Rp9,720 triliun, atau turun sekitar Rp363 miliar.
Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim menyebut penurunan tersebut berkaitan dengan ketidaktercapaian pendapatan dari pajak daerah, retribusi, serta pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Di tengah penyesuaian anggaran, disepakati pula efisiensi Tunjangan Kinerja (Tukin) ASN Pemprov Banten, dari sebelumnya 14 bulan menjadi 13 bulan.
Simak informasi selengkapnya mengenai perubahan APBD Banten 2026 dalam video ini.
