TANGERANG – Banyak kabar beredar tentang munculnya neo-Dwi Fungsi ABRI di kepemimpinan rezim Jokiwi-Ma’ruf terlebih jajaran Polri dan TNI juga masih ikut serta dalam jajaran kementrian.
Miftahul Adib, pakar politik Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) mengutarakan pendapatnya terkait perihal isu yang beredar tersebut. Menurutnya lingkup Kabupaten jauh dari tendensi neo-Dwi Fungsi ABRI, namun kecil.
“Kabupaten itu ada tapi menurut saya jauh lah dari kembali menjadi Fungsi ABRI,” ujar Adib pada reporter updatenews.co.id Selasa (05/11/2019).
Bagi Adib, kemungkinan Presiden Joko Widodo menggunakan Purnawirawan sebagai eksekutor kebijakan yang tegas.
“Mungkin Jokowi melihat bahwa Purnawirawan punya ketegasan, karena mereka berlatar belakang militer menjadi orang sipil tapi punya tegas ini diperlukan untuk mengeksekusi sebuah kebijakan,” ungkapnya
Tindakan aparat dalam lingkup pengamanan terbilang masih dalam batas wajarnya. Menurutnya, tindakan-tindakan aparat masih jauh dari syarat tendensi Orde Baru.
“Tindakan dari aparat masih dalam tanda batas normal saya. Jadi kalau misalnya disamakan dengan rezim orde baru saya masih jauh lah,” ujarnya.
Disamping itu, Adib menyayangkan saat pidato pelantikan presiden, Joko Widodo tidak mengikutsertakan HAM dalam pidatonya. Namun, Adib menyarankan untuk menelisik kinerja kedepannya.
“Memang agak disayangkan waktu dilantik pidato pelantikan tidak menyebut HAM. Tapi kita harus melihat jauh ke depan nanti,” ungkap Adib
Adib hanya membandingkan urusan HAM yang tidak terselesaikan dengan presiden-presiden sebelum Joko Widodo. Baginya, HAM bukanlah perkara mudah untuk diselesaikan.
“Karena proses penyelesaian HAM kan memang sama, selalu, tidak mudah diungkap oleh presiden presiden yang sebelum Jokowi,” tutupnya. (Gilang/red)
