Gelar Demo, Kumala Evaluasi 42 Bulan Kepemimpinan WH-Andika

SERANG, – Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) Perwakilan Serang menggelar aksi demonstrasi di jalan raya Syekh Moh. Nawawi Albantani, perempatan lampu merah boru, Curug, Kota Serang, Senin (26/10/2020).

Dalam aksinya, mereka mengevaluasi 42 bulan atau 3 Tahun lebih kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Wahidin Halim-Andika Hazrumy sejak dilantik 12 Mei 2017 lalu.

Pantauan dilapangan, mereka sempat menutup akses jalan lampu merah Boru dengan membentangkan spanduk bertuliskan “42 Bulan WH-Andika Janjinya Palsu.

“Hari ini tepat 42 bulan kepemimpinan WH-Andika, harusnya Provinsi Banten sudah mandiri karena ditopang oleh visi misinya yang luar biasa, tapi masyarakat bisa melihat kondisi Banten saat ini,” kata misbah disela-sela Aksi.

Misbah menyebut WH-Andika telah gagal dalam merealisasikan Visi Misinya, terbukti munculnya sejumlah persoalan baik tata kelola pemerintahan, infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, serta kemiskinan sebagai catatan buruk kepemimpinan WH-Andika.

“Ternyata Visi Misi WH-Andika hanya omong kosong belaka, artinya dia (WH-Andika hanya meningkatkan citra wajahnya yang So alim, tapi secara kepemimpinanya WH-Andika Cacat karena tidak mampu merealisasikan visi misinya tersebut,” ungkpanya.

Misbah menegaskan, selama 42 bulan WH-Andika memimpin persoalan pengangguran di Banten semakin mengkhawatirkan, hingga kini, kata dia, berdasarkan rilis BPS Provinsi Banten menempati predikat pertama pengangguran se-Indonesia.

“Terbukti mulai tahun 2018 Agustus lalu tingkat pengangguran mencapai 8,52 persen Banten masuk ketegori pengangguran tertinggi se-Indonesia, mirisnya pada 2019 pengagguran 8,11 persen, hingga 2020 Februari tingkat penagguran terbuka (TPT) mencapai 8,01 persen,” terangnya.

Selain itu, ujar dia, angka kesmikinan di Banten pun turut melonjak, menurutnya berdasarkan hasil survai ekonomi nasional pada Maret 2020 mencapai 5,92 persen. Artinya, kata dia, angka kemiskinan mengalami peningkatan 0,98 persen dibanding tahun sebelumnya 2019 sebesar 4,94 persen.

“WH-Andika belum bisa menangani masalah kemiskinan,” ujarnya.

Persoalan lain, sambung dia, penanganan penanggulangan bencana pandemi covid-19 pun menjadi catatan serius bagi kepemimpinan WH-Andika.

Sejauh ini, Misbah menilai penyaluran bantuan jaring pengaman sosial (JPS) Pemprov Banten terus bermasalah ditengah rakyat kelaparan.

Mibsah pun mengklaim Pemprov Banten telah gagal dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kebutuhan dasar masyarakat banten.

“kami pertanyakan kenapa JPS (jaring pengaman sosial,red) ini belum didistribusikan, padahal masyarakat hari ini sangat membutuhkan,” pungkasnya.

Terakhir, mereka menuntut pertama Evaluasi Janji Kampanye WH-Andika, Kedua. Alokasi Anggaran Covid-19 untuk kebutuhan masyarakat, Ketiga. Ciptakan Lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal, dan Keempat. Kurangi tenaga kerja asing (TKA) di wilayah Banten. (Jen/red)