Di tengah-tengah tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang prima dan optimal, penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) badan usaha baik negeri maupun swasta dinilai tak lagi harus terpokus pada pembangunan fisik.
Dengan seperti itu, badan usaha perlu membagi proporsional anggaran CSR yang ada untuk sejumlah hal. Misalnya di bidang kesehatan dengan menjadikan sebagian alokasi CSR untuk membantu iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang tidak tercover oleh bantuan APBN dan APBD namun mengalami kesulitan dalam membayar iuran.
Salah satu badan usaha yang telah melakukan hal itu adalah PT Kimia Farma. Salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kesehatan itu mendonasikan sejumlah dana CSR untuk membantu membayar iuran 480 orang peserta JKN-KIS kategori Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau mandiri.
Tak tanggung-tanggung, bantuan iuran yang diberikan PT Kimia Farma kepada 480 peserta PBPU itu untuk iuran selama dua tahun. “Bukan sebulan atau dua bulan, tapi dua tahun, ini bentuk apresiasi luar biasa dari Kimia Farma,” ujar Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Banten, Kalimantan Barat, dan Lampung Fachrurrazi, Selasa (20/8).
Peserta PBPU yang mendapatkan bantuan dari Kimia Farma itu menurut Fachrurrazi merupakan peserta yang mengalami keterbatasan kemampuan membayar iuran.
Apa yang dilakukan oleh Kimia Farma menurutnya sangat bagus dan tepat sasaran mengingat masih banyak peserta PBPU yang menunggak karena kemampuan membayar iurannya yang terbatas.
“Bukan persoalan besar atau kecilnya, tapi kepedulian badan usaha, kita tahu, dilihat dari ratting, kita lihat kebutuhan masyarakat terhadap program JKN-KIS sangat tinggi,” papar Fachrurrazi.
Ia berharap, apa yang dilakukan oleh PT Kimia Farma diikuti oleh badan usaha lainnya. Untuk mendorong hal itu, ia pun berharap ada regulasi dari pemerintah daerah baik bersifat surat edaran, peraturan kepala daerah atau peraturan daerah.
“Imbauan bagi badan usaha untuk menyisihkan CSR nya untuk membantu iuran peserta PBPU yang tinggal di sekitar berdirinya badan usaha itu, agar seluruh masyarakat bisa terjamin,” tutur Fachrurrazi.
Sementara itu, Bisnis Manager Klinik Kimia Farma Banten Aristo Setiawan menjelaskan, donasi bantuan iuran terhadap 480 peserta PBPU itu dilakukan karena sebagai BUMN yang bergerak di Bidang Kesehatan, Kimia Farma menilai perlu mendukung program pemerintah dalam bidang kesehatan.
JKN-KIS merupakan salah satu program pemerintah di bidang kesehatan yang wajib didukung dengan bentuk apapun. Dan Kimia Farma mendukung melalui penyaluran CSR dengan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
Ia melanjutkan, 480 perserta ini tersebar di Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan Kota Cilegon.
“BPJS Kesehatan sangat membantu, saat dolar naik, harga obat-obat naik tapi iuran BPJS Kesehatan tidak naik, bayangkan jika masyarakat tidak tercover program JKN-KIS, dan saat harga obat tinggi, bagaimana? Dengan JKN-KIS masyarakat tak lagi harus memikirkan biaya berobat,” paparnya.
Dilanjutkan Aristo, secara pelayanan sehari-hari, kerjasama antara Kimia Farma dan BPJS Kesehatan sudah terbangun dengan baik. Dalam momentum hari jadi Kimia Farma ini Kimia Farma berinisiatif untuk memberikan kontribusi dengam cara lain, namun tepat sasaran.
“Awalnya untuk mendaftarkan masyarakat yang belum terdaftar, setelah diskusi dengan BPJS, memberikan masukan memberikan bantuan pada PBPU yang menunggak. Dan kami fikir itu saran yang sangat bagus,” tuturnya.
Dengan adanya bantuan itu ia berharap elemen-elemen bangsa Indonesia menyadari jika kesehatan bukan hal main-main, dan membantu program JKN-KIS merupakan salah satu cara yang sangat tepat demi terwujudnya pemerataan pelayanan kesehatan. (Advertorial)
