SERANG —Bredar kabar tentang kurangnya perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terhadap puluhan tenaga medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten yang menangani pasien covid-19. Pasalnya, mereka tidak mendapat fasilitas yang memadai, terlebih baru-baru ini ada sekitar 90 tenaga medis yang harus rela tidur berkerumunan dilantai tanpa ranjang bertempat di rumah Dinas Gubernur Banten.
“Fasilitasnya ditingkatkan, jangan di bangsal-bangsal, kasur di bawah. Jadi mereka tidur berkerumun. Ada yang (sekamar) 24 (orang), ada yang 25, ada yang 6 (orang),” kata Sekretaris Komisi V DPRD Banten, Fitron Nur Ikhsan usai sidak di rumah Dinas Gubernur Banten, seperti yang dilansir dari vivanews.com, Kamis (02/04/2020).
Menyikapi hal tersebut, Aktivis Mahasiswa Juni Akbar Alfirman angkat bicara, dirinya menilai bahwa para Tenaga medis yang saat ini berada digarda terdepan untuk penanganan covid-19 tidak diperhatikan oleh Pemprov Banten. Menurutnya, dengan adanya kejadian ini seluruh jajaran pemerintah harusnya lebih peka dalam memberikan fasilitas yang terbaik dan layak untuk medis. Jika tidak, kata dia mahasiswa di Banten akan mendesak Pemprov melalui jalan terkahir aksi demontrasi.
“Kami prihatin dengan kondisi ini, pemerintah selalu bangga bahwa para medis telah diberikan fasilitas yang sangat baik, tapi paktanya kita lihat bersama para medis tidur ramai-ramai tanpa ranjang, tragisnya sekamar diisi oleh 24 dan 25 orang kan ini gak manusiawilah,” ucap Firman.
Selain itu, Firman menilai tidak ada upaya keseriusan pemerintah dalam mengedepankan aspek manusia yang memanusiakan manusia. Sebab, diakuinya miliyaran anggaran daerah yang dikucurkan untuk penangannan covid-19 tidak terlihat untuk aspek keselamatan para tenaga medis.
“Kita harus sadar satu tenaga medis ini bisa menangani puluhan pasien, keselamatan pasien salah satunya medis yang menentukan, kita juga memantai perkembangan kondisi objektif melalui media, makannya ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” paparnya.
Terkait masifnya penyebaran covid-19. Dijelaskan Firman Pemerintah harus mengambil langkah yang konkrit untuk menyelematkan rakyat Banten, terlebih upaya karantina atau yang lainnya selagi itu efektif sesegara mungkin harus diputuskan, karena saat ini presentase yang terpapar semakin bertambah.
“Ya pemerintah harus secepatnya mengambil keputusan, tapi kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat pun tidak boleh diabaikan, rakyat butuh sebsidi ditengah semprautnya kondisi ekonomi,” tegasnya.
Meski begitu, Firman khawatir jika kondisi penyebaran virus lamabat diatasi oleh pemerintah dimungkinkan akan menimbulkan gejolak dan huru-hara ditengah masyarakat.
“Gejolak ini akan timbul jika kondisi penyebaran virus sulit ditangani, ketika rakyat disuruh berdiam dirumah siapa yang menjamin mereka makan, dan lainnya, ditengah krisis pasti segala cara akan dilakulan sepeti penjarahan pos-pos makanan, uang, ini sangat bahaya, ya semoga analisis saya tidak benar,” ungkapnya.
Terkahir Firman menuntut, pemerintah harus bertanggungjawab atas kondisi tenaga medis, kemudian kondisi ekonomi rakyat terlebih kebutuhan-kebutuhan dasar harus diperhatikan, selain itu pemerintah wajib mendistribusikan hak-hak rakyat yang diamantkan oleh konstitusi negara.
“Hukum tertinggi di negara ini adalah keselamatan rakyat, pemerintah harus menjaminnya, subsidikan lah kebutuhan-kabutuhan rakyat, ya pemerintah desa juga kalau merelokasi anggaran desa untuk kebutuhan dasar rakyat seperti bahan-bahan pokok itu lebih manfaat,” tutupnya.
Diketahui, Informasi Dari data sementara situs https://infocorona.bantenprov.go.id/, status Orang Dalam Pemantauan atau ODP berjumlah 2.609 orang. Lalu, Pasien Dalam Pemantauan atau PDP 331 orang dan positif Covid-19 berjumlah 79.
Semenjak berita ini diterbitakan belum ada konfirmasi dari pemerintah, tim updatenews.co.id telah menghubungi pihak pemerintah daerah namun masih belum ada jawaban. (Jen/red)
