SERANG, – Dengan meningkatnya wabah pandemic Covid-19 di wilayah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang saat ini dikatagorikan sebagai Zona Merah, Walikota akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun, apakah Pemkot Tangsel sudah siap dengan segala konsekwensi yang terjadi jika diterapkannya PSBB di Tangsel, apakah akan menambah menyulitkan masyarakat kelas bawah dan UMKM yang notabene pendapatannya merosot drastis.
Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Syarif HIdayatullah Jakarta, Dr. Amin Nurdin, M.A menilai, bahwa kebijakan Pemkot dengan diterapkan physical Distancing tidak linier dengan masyarakat yang saat ini banyak ditentang warganya sendiri. Menurutnya, kebijakan pemerintah daerah dan para tokoh-tokoh agama dan informal lainnya perlu memberikan perhatian lebih terhadap lingkungannya.
“Memang pemerintah sudah mengeluarkan aturan physical distancing, namun aturan ini tidak dipatuhi oleh masyarakat, khususnya kelas menengah kebawah, khususnya yang terlibat dalam kegiatan usaha informal. Kegiatan ibadat, masih banyak yang shalat berjamaah, apalgi pada hari jumat. Pengajian masih berjalan dan ini tersiar melalui speaker2 mesjid. Hendaknya tokoh-tokoh agama dan informal perlu memberi perhatian terhadap lingkungannya. Beragama tidak cukup dengan sentimen keagamaan saja, tapi juga rasional dan gunakan akal sehat. Beberapa kasus wabah di ruang ibadat tidak buat mereka kapok atau jera,” jelas Amin Nurdin saat dimintai tanggapannya melalui whatsapp, Rabu (08/04/20) kemarin.
Namun dengan kondisi Tangsel yang saat ini sangat mengkhawatirkan, sikap ketegasan Pemkot terhadap masyarakat Tangsel harus diterapkan daripada menimbulkan banyaknya korban yang. Amin Nurdin sangat setuju diterapkannya PSBB di Tangsel mengingat wabah ini menjalar dengan cepat dan diberitakan oleh para dokter ahli akan berlangsung 5 bulan dan puncaknya pada akhir mei dan awal juni serta baru berakhir pada bulan agustus akan datang.
“Jadi sebaiknya segera dilakukan di tengah masyarakat yang anggap sepele denga wabah ini. Pemda Tangsel harus. lebih tangggap dan segera PSBB. Bila tidak wabah segera menjalar dan Pemda tentu saja perlu anggaran biaya untuk menanggulangi kesulitan yang dialami ekonomi masyarakat kecil. Disamping, itu juga mendorong warga agar gotong-royong mengatasi masalah wabah mulai dari tingkat paling bawah,” tandas Dosen, yang juga mantan Ketua Dekan di tahun 2019 lalu.
Di tempat yang berbeda Pengamat Ekonomi Dan Direktur Fiscal And Monetary Analysis Center, Ajib Hamdani menilai, PSBB ini memang akan menjadi langkah realistis dan paling masuk akal untuk memutus pandemi Covid 19 di wilayah Tangsel, yang notabene menjadi zona merah. Tapi, efek yang paling dirasakan adalah ekonomi akan melambat dan yang paling terdampak adalah sektor UKM.
“Pemerintah harus mempunyai desain kebijakan agar UKM tetap terjaga dengan baik di Tangsel. Apalagi menjelang puasa dan lebaran, yang seharusnya menjadi momentum pergerakan ekonomi. Kemudian, langkah selanjutnya, Pemkot bisa memberikan bantuan buat kemudahan modal, melalui Bank Pembangunan Daerah, dan bunganya disubsidi oleh Pemkot, dan selama masa PSBB, bisa dibebaskan dari cicilan, kebijakan yang seperti ini akan sangat membantu sektor UKM agar tetap hidup dalam masa PSBB,” saran Ajib Hamdani saat dimintai tanggapannya pada Kamis, (09/04/20).
Kemudian masih menurut Ajib, kebijakan lainnya, bisa berupa optimalisasi UKM lokal wilayah Tangsel untuk menjadi supply APD yang dibutuhkan, tentunya Tangsel mempunyai dana untuk penanggulangan Covid 19. “Saharusnya ini digelontorkan buat UKM yang ada di wilayah Tangsel. Jadi, ekonomi tetap akan berputar. Jangan sampai dana yang ada, malah terlalu banyak keluar dan tidak bermanfaat secara ekonomi di Tangsel,” kata Ajib.
Langkahnya seperti apa,? Pemkot bisa mendata, UKM-UKM yang bisa mensupply kebutuhan APD. Kemudian utamakan mereka yang mensupply ke Tangsel, tentu banyak yang bergerak dibidang tersebut,” pungkasnya. (US/red)
