PANDEGLANG, – BPJS Kesehatan Cabang Serang bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU tentang optimalisasi pelaksanaan program JKN-KIS dan penyerahan Kartu JKN-KIS segmen Kepala Desa dan perangkat Desa Kabupaten Pandeglang tahun 2021, di halaman Pendopo Bupati Pandeglang Jumat, (18/06/2021).
Dalam kesempatan itu, Kepala BPJS Kesehatan Serang Dasrial menyampaikan, Penduduk Kabupaten Pandeglang yang sudah menjadi peserta JKN per tanggal 1 Juni 2021 yaitu 1.017.777 jiwa atau 78,5%. terdiri dari segmen PBI APBN sebanyak 657.254 jiwa, PBI APBD Provinsi Banten sebanyak 99.304 jiwa, PBI APBD Kab. Pandeglang sebanyak 46.516 jiwa
Pekerja Penerima Upah sebanyak 146.509 jiwa, Pekerja Bukan Penerima Upah (Mandiri) sebanyak 58.258 jiwa dan Bukan Pekerja sebanyak 9.936 jiwa.
“Berdasarkan hal tersebut diharapkan pada tahun 2021 adanya terobosan capaian cakupan semesta di wilayah Kabupaten Pandeglang seiring dengan terjalinnya nota kesepahaman antara BPJS Kesehatan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang terkait optimalisasi program JKN-KIS,” tuturnya.
Lebih lanjut Dasrial mengatakan, dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Semesta Jaminan Kesehatan di Kabupaten Pandeglang, Pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui OPD terkait akan mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam peningkatan cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Pandeglang.
“Hasil penyandingan data kependudukan Kab. Pandeglang dengan data kepesertaan JKN menunjukan bahwa sebanyak 541.741 jiwa penduduk belum terdaftar JKN, dimana sebanyak 209.766 sebagian anggota keluarga sudah terdaftar JKN. Sementara itu sisanya sebanyak 331.975 jiwa satu keluarga belum terdaftar,” terangnya.
Dasrial menambahkan, sebagaimana telah di amanatkan dalam Permendagri no 119 tahun 2019 tentang pemotongan, penyetoran dan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala desa dan perangkat desa, maka pihaknya mengucapkan terimakasih dan apresiasi atas terdaftarnya 2.699 Kepala Desa dan perangkat desa beserta 2.629 anggota keluarga telah terdaftar dan telah aktif menjadi peserta JKN-KIS per TMT April 2021.
“Sehingga perangkat desa dan Kepala Desa beserta keluarga tersebut berhak mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kami berharap, dukungan seluruh stakeholder JKN di Kabupaten Pandeglang untuk seluruh program JKN dalam rangka sustainabilitas program Jaminan Kesehatan Nasional,” tandasnya.
Sementara itu, Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan, salah satu upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang dalam optimalisasi pelaksanaan program JKN-KIS yaitu dengan penyandingan data kependudukan dengan data kepesertaan JKN BPJS Kesehatan.
Irna mengaku, dari data yang didapat dari BPJS Kesehatan, penduduk yang belum menjadi peserta JKN sebanyak 331.975 penduduk yang tersebar diseluruh Kecamatan dan Desa di Kabupaten Pandeglang. “Dari jumlah itu yang menjadi tanggung jawab pemerintah kurang lebih 143.000, sisanya ada yang mandiri karena ekonomi nya mampu atau masyarakat yang menjadi pekerja di perusahaan swasta,” jelasnya.
Bupati Irna berharap, bagi warga masyarakat yang mampu bisa mensukseskan program nasional JKN untuk meningkatkan derajat kesehatan di Pandeglang. “Dunia swasta yang memperkerjakan masyarakat kami harus memperhatikan jaminan kesehatannya, untuk warga miskin tanggung jawab kami dan akan terus kami sasar,” ujarnya.
Menurut Irna, sebetulnya kepesertaan JKN untuk masyarakat Pandeglang pernah mencapai angka 90%. Namun, kata Irna, karena tidak sinkron dengan NIK akhirnya tidak terdata. “Makanya kita duduk bareng dengan pihak BPJS Kesehatan dan OPD terkait memadukan database agar semuanya terdata,” katanya.
Irna menambah, dengan adanya aturan bahwa perangkat desa harus masuk kepesertaan BPJS, Pemda Pandeglang juga mengalokasikan anggaran kurang lebih 4,7 Miliyar.
“Insya Allah kedepan kepesertaan BPJS di Pandeglang akan mencapai angka 90%, karena dari total penduduk sudah ada segmentasinya baik tanggung jawab pusat, provinsi dan Kabupaten,” imbuhnya.”Yang diakomodir pusat kurang lebih 600.000, Provinsi 90.000, dan Kabupaten baru 46.000 , dengan penambahan 4,7 Miliyar bisa menginjak 50.000,” tandasnya. (Gus/red)
