UPDATENEWS.CO.ID, – Otoritas Jasa Keuangan Jabodebek (KOJT) menilai kondisi Industri Jasa Keuangan (IJK) di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Banten per 31 November 2024 tetap terjaga stabil dengan kinerja yang positif.
Stabilitas ini ditopang oleh likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terkendali.
Pertumbuhan sektor jasa keuangan yang terus menunjukkan tren positif mencerminkan pengelolaan risiko dan likuiditas yang baik, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Banten.
Perkembangan Pasar Modal Regional
Aktivitas investor pasar modal di wilayah DKI Jakarta dan Banten mencatat pertumbuhan yang positif. Jumlah investor di DKI Jakarta meningkat signifikan pada November 2024, yaitu sebesar 73,81 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi 2,60 juta Single Investor Identification (SID).
Sementara itu, jumlah investor di Banten juga menunjukkan pertumbuhan sebesar 9,50 persen yoy, mencapai 799,27 ribu SID pada November 2024.
Pertumbuhan jumlah investor ini diiringi dengan peningkatan nilai transaksi bulanan saham di kedua wilayah. Di DKI Jakarta, nilai transaksi saham mencapai Rp171,67 triliun, tumbuh tipis sebesar 0,003 persen yoy.
Sedangkan di Banten, pertumbuhan nilai transaksi bulanan saham tercatat lebih tinggi, yaitu 14,11 persen yoy, dengan total nilai mencapai Rp16,89 triliun.
Data ini mencerminkan semakin aktifnya partisipasi investor di pasar modal di kedua wilayah tersebut.
Perkembangan Sektor Perbankan Regional
Kinerja penyaluran kredit perbankan di wilayah DKI Jakarta dan Banten menunjukkan tren pertumbuhan positif pada November 2024.
Kredit Bank Umum di DKI Jakarta mencatat pertumbuhan sebesar 12,38 persen yoy menjadi Rp3.873,44 triliun, sementara kredit/pembiayaan BPR dan BPRS tumbuh 7,94 persen yoy menjadi Rp4,06 triliun.
Dari sisi jenis kredit, Bank Umum di Jakarta mencatatkan pertumbuhan kredit modal kerja sebesar 13,10 persen yoy, kredit investasi sebesar 12,41 persen yoy, dan kredit konsumsi sebesar 13,31 persen yoy.
Penghimpunan dana oleh Bank Umum di Jakarta juga tumbuh 8,47 persen yoy menjadi Rp4.634,05 triliun, sedangkan penghimpunan dana BPR dan BPRS naik 6,87 persen yoy menjadi Rp4,97 triliun.
Di wilayah Banten, kredit Bank Umum tumbuh 7,51 persen yoy menjadi Rp208,52 triliun, dan kredit/pembiayaan BPR dan BPRS meningkat 12,89 persen yoy menjadi Rp7,01 triliun.
Namun, kredit modal kerja di Banten mengalami kontraksi sebesar -8,57 persen yoy pada Oktober 2024, sedangkan kredit investasi dan konsumsi mencatat pertumbuhan masing-masing sebesar 19,41 persen dan 13,18 persen yoy.
Penghimpunan dana oleh Bank Umum di Banten tumbuh 10,65 persen yoy menjadi Rp287,70 triliun, sementara penghimpunan dana BPR dan BPRS naik 13,74 persen yoy menjadi Rp6,13 triliun.
Kualitas kredit di kedua wilayah tetap terjaga, dengan rasio NPL gross Bank Umum di DKI Jakarta tercatat sebesar 1,79 persen dan di Banten sebesar 2,07 persen.
Adapun rasio NPL gross untuk BPR dan BPRS di DKI Jakarta berada di angka 15,51 persen, sedangkan di Banten mencapai 10,76 persen.
Dukungan perbankan terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah DKI Jakarta dan Banten menunjukkan adanya variasi pada Oktober 2024.
Di Jakarta, penyaluran kredit UMKM oleh Bank Umum tercatat mengalami penurunan sebesar -1,75 persen yoy menjadi Rp220,37 triliun.
Sementara itu, di wilayah Banten, kredit UMKM justru menunjukkan pertumbuhan positif, naik sebesar 3,22 persen yoy menjadi Rp39,37 triliun.
Kemampuan debitur di wilayah Jakarta dan Banten pasca pandemi COVID-19 terus menunjukkan perbaikan. Hal ini terlihat dari penurunan jumlah kredit yang direstrukturisasi di kedua wilayah.
Pada Oktober 2024, kredit yang direstrukturisasi di Jakarta turun sebesar -10,09 persen yoy menjadi Rp266,94 triliun.
Sementara itu, di Banten, penurunan lebih besar tercatat sebesar 22,50 persen yoy, dengan total kredit yang direstrukturisasi mencapai Rp27,04 triliun.
OJK memandang bahwa kondisi perbankan Indonesia saat ini berada dalam posisi yang kuat dan tangguh (resilient) untuk menghadapi berbagai dinamika perekonomian.
Hal ini didukung oleh tingkat permodalan yang kokoh, likuiditas yang memadai, dan penerapan manajemen risiko yang baik.
Perkembangan Sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)
Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) di DKI Jakarta dan Banten menunjukkan kinerja positif, baik pada perusahaan pembiayaan maupun fintech lending.
Pada sektor perusahaan pembiayaan, piutang pembiayaan di DKI Jakarta tercatat tumbuh sebesar 5,13 persen yoy, meningkat dari Rp90,04 triliun pada Oktober 2023 menjadi Rp94,67 triliun pada Oktober 2024.
Pertumbuhan ini disertai dengan peningkatan kualitas pembiayaan, tercermin dari penurunan non-performing financing (NPF) menjadi 3,53 persen, yang masih berada di bawah threshold 5 persen.
Sementara itu, perusahaan pembiayaan di Banten mencatatkan pertumbuhan piutang pembiayaan yang lebih tinggi, yakni 14,64 persen yoy, dari Rp29,92 triliun pada Oktober 2023 menjadi Rp34,31 triliun pada Oktober 2024.
Kualitas pembiayaan juga terjaga dengan NPF sebesar 2,34 persen, jauh di bawah ambang batas 5 persen.
Lebih lanjut pada sektor fintech lending, DKI Jakarta mencatat pertumbuhan outstanding pinjaman sebesar 2,83 persen yoy pada September 2024, dengan tingkat keberhasilan pengembalian pinjaman atau TWP 90 sebesar 2,83 persen.
Di Banten, pertumbuhan outstanding pinjaman jauh lebih tinggi, mencapai 27,74 persen yoy, dengan TWP 90 sebesar 1,94 persen.
Namun demikian, jumlah penerima pinjaman aktif mengalami penurunan di kedua wilayah. Di DKI Jakarta, jumlahnya turun 14,87 persen yoy, dari 2,83 juta entitas pada September 2023 menjadi 2,41 juta entitas pada September 2024.
Penurunan serupa juga terjadi di Banten, dengan jumlah penerima pinjaman aktif menurun sebesar 5,03 persen yoy, dari 1,56 juta entitas pada September 2023 menjadi 1,49 juta entitas pada September 2024.
Perkembangan Buy Now Pay Later
Produk kredit buy now pay later (BNPL) terus menunjukkan pertumbuhan signifikan hingga akhir Desember 2024 di wilayah DKI Jakarta dan Banten, baik dari sektor perbankan maupun non-bank.
Di DKI Jakarta, jumlah entitas debitur BNPL dari sektor perbankan mencapai 2,43 juta, naik 29,64 persen yoy, sementara di Banten tercatat 1,53 juta entitas, tumbuh 46,19 persen yoy.
Dari sektor non-bank, jumlah debitur di Jakarta mencapai 1,40 juta entitas, meningkat 23,19 persen yoy, dan di Banten sebanyak 1,05 juta entitas, tumbuh 37,11 persen yoy.
Baki debet kredit BNPL dari sektor perbankan di Jakarta mencatatkan pertumbuhan 32,99 persen yoy menjadi Rp3,34 triliun pada Desember 2024, sedangkan baki debet dari sektor non-bank tumbuh 23,19 persen yoy menjadi Rp1,08 triliun.
Di Banten, baki debet BNPL dari perbankan melonjak 48 persen yoy menjadi Rp1,79 triliun, sementara dari sektor non-bank naik 29,11 persen yoy menjadi Rp0,57 triliun.
Meskipun pertumbuhan ini menunjukkan potensi besar, risiko kredit BNPL di sektor perbankan mengalami peningkatan.
Di DKI Jakarta, risiko kredit BNPL dari perbankan meningkat ke level 5,54 persen (Desember 2023: 2,25 persen), sedangkan risiko dari sektor non-bank justru turun menjadi 2,80 persen (Desember 2023: 3,03 persen).
Di Banten, risiko kredit BNPL dari perbankan juga naik signifikan ke level 4,69 persen (Desember 2023: 1,94 persen), sementara risiko dari sektor non-bank turun ke 2,57 persen (Desember 2023: 2,60 persen).
Perkembangan Edukasi dan Pelindungan Konsumen Regional
Dalam rangka meningkatkan literasi keuangan masyarakat, KOJT terus melaksanakan berbagai kegiatan edukasi keuangan secara rutin bersama para pemangku kepentingan.
Hingga Triwulan IV 2024, KOJT telah menyelenggarakan 50 kegiatan edukasi keuangan, terdiri atas 21 kegiatan di DKI Jakarta, 20 kegiatan di Banten, serta 9 kegiatan lainnya yang mencakup wilayah di luar DKI Jakarta dan Banten.
Sebagian besar kegiatan ini dilakukan secara tatap muka, sementara kegiatan daring seperti podcast edukasi keuangan melalui live Instagram Kantor OJK Provinsi Jawa Tengah (KOSG) juga mendapat perhatian besar.
Selain itu, KOJT melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk mahasiswa, seperti dalam Penyuluhan Jasa Keuangan yang diadakan di Kota Bogor dengan peserta mencapai 100 mahasiswa.
Selain itu, KOJT juga memperkuat layanan konsumen dengan membuka saluran pengaduan secara daring maupun luring. Hingga akhir tahun 2024, KOJT telah menangani 136 layanan pengaduan konsumen, menunjukkan komitmennya dalam mendukung perlindungan konsumen dan meningkatkan transparansi informasi keuangan.
Perkembangan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)
Dalam rangka meningkatkan tingkat inklusi keuangan masyarakat, KOJT menjalin kemitraan dengan Pemerintah Daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), yang telah dibentuk di seluruh Kota/Kabupaten di DKI Jakarta dan Banten.
Secara keseluruhan, terdapat empat program utama yang diimplementasikan oleh masing-masing TPAKD di kedua wilayah tersebut, antara lain program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), pemberdayaan UMKM, pengembangan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI), serta inisiatif Green Economy.
Program-program ini bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, meningkatkan pemberdayaan ekonomi, dan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.
OJK terus mengimbau kepada masyarakat agar jangan pernah tergiur dengan tawaran pekerjaan paruh waktu, penawaran pinjaman dari pinjaman online ilegal maupun investasi yang tidak logis, selalu cek legalitas entitas yang menyampaikan penawaran dengan menghubungi langsung layanan konsumen OJK melalui telepon: 157, whatsapp: 081-157-157-157 atau email: konsumen@ojk.go.id.
OJK juga telah meluncurkan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) yang dapat diakses melalui tautan www.kontak157.ojk.go.id.
Selain memanfaatkan APPK, masyarakat dapat terus mengikuti perkembangan sektor jasa keuangan dengan mem- follow Instagram OJK di @ojkindonesia, Instagram KOJK Jabodebek di @ojk_jabodebek, dan Instagram kontak 157 di @Kontak157 untuk memperoleh beragam edukasi keuangan. (RED/FIDZ)
